Dokumen Layanan

Silahkan gunakan kolom di bawah ini untuk menemukan tata cara, dokumen atau hal terkait dengan layanan atau perizinan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Izin / Layanan Keterangan SKPD
BPM & PPTSP : Persyaratan Izin Gangguan (HO)

Berdasarkan  Keputusan Bupati Kerinci nomor : 503/Kep.43/2013 tentang Penetapan Sistem Operasional Prosedur dan Prosedur tetap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Persayaratan Izin Gangguan (HO) sebagai Berikut :

  1. Permohonan HO
  2. Foto Copy KTP
  3. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kel
  4. Foto Warna 3 x 4 = 2 lembar
  5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
  6. Foto copy NPWP
  7. Surat Keterangan Tidak Keberatan sebelah menyebelah

Standar waktu penyelesaian : Maksimal 6 hari
Biaya = Luas x index x tarif
Untuk perpanjangan HO : dilampirkan Izin Gangguan (HO yang lama
Formulir Permohonan dapat di download di bawah ini atau pada http://perizinan.kerincikab.go.id/layanan

perizinan
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Persayaratan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

  1. Permohonan SITU
  2. Foto Copy KTP
  3. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kel
  4. Foto Warna 3 x 4 = 2 lembar
  5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
  6. Foto copy NPWP
  7. Melampirkan Izin Gangguan bagi usaha yang mempengaruhi dampak lingkungan.

Standar waktu penyelesaian : Maksimal 3 hari jika persyaratan diatas lengkap
  Untuk perpanjangan SITU : dilampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang lama 
Biaya : Non Retribusi
    Formulir permohonan : dapat di download dengan mengklik Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di samping ini

perizinan
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa:

  1. Formulir SPM-LS;
  2. Lembaran check list PPK-SKPD;
  3. Formulir SPP-LS;
  4. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang telah ditandatangani minimal oleh pihak ketiga dan PPTK sertadisetujui oleh PA/KPA;
  5. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
  6. Surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
  7. Berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
  8. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan dan unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
  9. Berita acara serah terima barang dan jasa;
  10. Berita acara pembayaran;
  11. Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara PA/KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan pihak ketiga;
  12. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personel (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaannya dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai dengan pentahapan jadwal pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
  13. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
  14. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh);
  15. Surat jaminan dari bank/lembaga keuangan non bank.
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas Uang Duka Wafat/Tewas

Kelengkapan Dokumen/Berkas Uang Duka Wafat/Tewas:

  1. Formulir SPM-LS;
  2. Lembaran check list PPK-SKPKD;
  3. Formulir SPP-LS;
  4. Surat pernyataan tanggung jawab PPKD;
  5. Daftar uang duka wafat/tewas;
  6. Daftar gaji induk lembaran nama PNS yang bersangkutan (Daftar gaji terakhir PNS ybs);
  7. Surat keterangan kematian;
  8. Surat keterangan ahli waris.
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa:

  • BELANJA PEGAWAI/GAJI

            (Dokumen/berkas SPM-LS gaji diterima paling lambat tanggal 25 sebelum bulan pembayaran)

  1. Formulir SPM-LS;
  2. Lembaran check list PPK-SKPD;
  3. Formulir SPP-LS;
  4. Surat pernyataan  tanggung jawab PA/KPA;
  5. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Rekap Kekurangan Gaji;
  6. SPJ realisasi pembayaran gaji bulan sebelumnya
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-GU Nihil

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-GU Nihil:

  1. Formulir SPM-GU Nihil;
  2. Lembaran check list PPK-SKPD;
  3. Formulir SPP-GU Nihil;
  4. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
  5. Rekening koran;
  6. Bukti setor UYHD;
  7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional).
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-TU Nihil

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-TU Nihil:

  1. Formulir SPM-TU Nihil;
  2. Lembaran check list PPK-SKPD;
  3. Formulir SPP-TU Nihil;
  4. Surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA;
  5. Bukti setor sisa TU;
  6. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional).
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-LS SKPKD

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-LS SKPKD:

  1. Formulir SPM-LS;
  2. Lembaran check list PPK-SKPKD;
  3. Formulir SPP-LS;
  4. Surat pernyataan tanggung jawab dari PPKD;
  5. Nota Dinas dari PPKD kepada Kepala Daerah;
  6. Surat Keputusan dari Kepala Daerah;
  7. Persetujuan pembayaran dari Kepala Daerah.
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-GU

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-GU:

  1. Formulir SPM-GU;
  2. Lembaran check list PPK-SKPD;
  3. Formulir SPP-GU;
  4. Surat pernyataan Tanggung jawab dari PA/KPA;
  5. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional).
dppka
Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-TU

Kelengkapan Dokumen/Berkas SPM-TU:

  1. Formulir SPM-TU;
  2. Lembaran check list PPK-SKPD;
  3. Formulir SPP-TU;
  4. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
  5. Persetujuaan PPKD;
  6. Laporan posisi kas di bendahara pengeluaran;
  7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ fungsional).
dppka